Jakarta(19/01)-Indonesia Emas 2045 merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Impian Indonesia emas yang dicanangkan pemerintah memiliki tujuan untuk membangun negara demokratis, bersih dari korupsi, dan kuat. Melalui impian tersebut, pemerintah berharap bahwa SDM Indonesia nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang berpengetahuan luas, unggul di berbagai bidang, dan berbudaya. Salah satu pilar mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional yang kukuh sehingga pemerintah mulai mendorong demokrasi subtansial. "Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk reformasi kelembagaan dan birokrasi  untuk mewujudkan fungsi kepemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik, " pesan Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas serta Penguatan Substansi Kajian dan Analisis Kebijakan Tahun 2022.

Dalam Deklarasi tersebut, turut hadir secara langsung Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Iwan Kurniawan . Iwan menjelaskan mengenai isu actual dan prioritas nasional pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas."Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi  dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.”tegasnya.  


Selain itu Iwan juga menyampaikan kegiatan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja adalah sebuah bentuk komitmen kepada diri kita masing-masing untuk bekerja sesuai dengan undang-undang.

Kegiatan ini  diikuti oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, di dampingi Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani, Pimti Pratama Balitbang Hukum dan HAM dan pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM baik secara langsung maupun daring.(Humas)


Komentar (0)