Jakarta (13/1) - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat luas, laporan tersebut berisikan hasil kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan yang dihasilkan merupakan ukuran akuntabilitas kinerja pemerintahan berjalan.


"LKjlP sendiri sebenarnya merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berperan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan Pemerintahan yang sedang berjalan dengan mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dan mendisain program kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran," ujar Moslem Idrus Salam, Perencana Muda pada Koordinator Pemantauan, Analisis dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, pada kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan LKjlP pagi ini.


Lebih lanjut Moslem menjelaskan tujuan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. "Sedangkan sasaran SAKIP sendiri adalah terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terwujudnya transparansi instansi pemerintah." tambah Moslem.


Kegiatan Sosialisasi tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan dihadiri oleh seluruh Pimti Pratama dan pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM secara luring di Aula lt. 8 Gedung Balitbang Hukum dan HAM. (*Humas)

 

 


Komentar (0)