Jakarta (5/12) – Sebagai bentuk peningkatan terhadap pemberian informasi Layanan Publik dan Klasifikasi Informasi di Balitbang Hukum dan HAM, Kelompok Kerja Tata Laksana melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pedoman Standar Informasi Layanan Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kegiatan ini mengundang Diah Khoirunnisa berasal dari Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretaris Jenderal, sebagai narasumber.
“Pemberian informasi kepada publik merupakan salah satu bentul pelayanan publik yang wajib di berikan kepada masyarakat, meski begitu juga terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diinfokan karena bersifat rahasia, hal tersebut dapat kita lihat Kembali di Permenkumham yang membahas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, penting bagi petugas PPID untuk mengetahui hal ini agar tidak keliru dalam memberikan informasi,” jelas Diah.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM secara luring melalui aplikasi Zoom. (*Humas)
.png)
.png)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)