Jakarta (28/07) – Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara di manapun di seluruh dunia, karena kewarganegaraan merupakan kunci utama setiap warga utamanya untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, menyampaikan bahwa harapannya dalam diskusi kali ini bisa mendapatkan penyelesaian dari setiap rumusan masalah di awal penelitian. “Harapannya tentu ada terobosan lain yang bisa diusulkan dari penelitian ini, agar bisa membantu bagi para warga negara, terutama warga negara Indonesia untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan mereka kembali,” jelas Utami.

 

Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Djamilus, mengatakan bahwa saat ini sebenarnya terdapat hampir 6 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, namun yang tercatat hanya 3 juta lebih. “Hal itu dikarenakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ada di luar negeri belum memiliki data yang valid untuk seluruh WNI yang ada di negaranya, hal itu jelas beresiko karena WNI yang tidak tercatat bisa terancam kehilangan kewarganegaraannya,” jelas Djamilus.

 

Prof. Jeane Neltje Saly, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, perlu adanya sosialisasi kepada WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau harus pindah ke luar negeri karena suatu kepentingan. “Selain itu juga perlu adanya kepastian hukum yang mendukung kepentingan nasionalisme Indonesia, karena saya melilhat Undang-Undang yang sudah ada belum ada kepentingan nasionalisme di sana, padahal banyak WNI di luar negeri yang sudah berhasil dan mau mengembangkan Indonesia lewat pekerjaan mereka di sana,” ujar Jeane.

 

Judha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Direktorat  Jenderal Protokoler dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, menekankan bahwa kewarganegaraan merupakan kunci bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban serta pelayanan publik. “Sayangnya banyak sekali WNI yang tidak melapor ke KBRI untuk di data, hal itu dikarenakan karena masih yang belum tahu hukuman yang terjadi jika mereka terlambat melapor, untuk itu perlu adanya revisi di PP 2 Tahun 2007 agar ada kepastian hukumnya,” jelas Judha.

 

Diskusi kali ini merupakan rangkaian terakhir dari penelitian Pusat Penelitian Hukum Balitbang Hukum dan HAM dengan topik “Kehilangan Kewarganegaraan Indoenesia Berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Setelah ini, hasil penelitian akan disempurnakan dengan masukan yang diberikan narasumber sebelum diserahkan kepada stakeholder terkait. (*humas)

 


Komentar (0)