Jakarta (29/07) - Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran. Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

 

Pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 4 yang berakibat berkurangnya mobilitas masyarakat di seluruh wilayah sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini terbukti cukup efektif dengan meningkatnya angka kesembuhan dan menurunnya angka positivity rate di pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Kebijakan ini juga harus dibarengi dengan optimisme dari masyarakat dengan mendukung setiap kebijakan dan upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat yang terdampak dengan memberikan 46.614 paket secara serentak ke masyarakat seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat agar mampu bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan usai. Kegiatan tersebut digelar secara serentak di Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan secara langsung, virtual maupun hybrid di seluruh wilayah, upt maupun lokasi-lokasi lain yang dipilih sebagai pusat kegiatan. Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu. Selain Paket Bantuan, Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan bantuan dana sosial sebesar 700 juta rupiah kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.  

 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa kebijakan PPKM ini dibuat sebagai bentuk usaha pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19. Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan ini mempengaruhi ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah. “Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” ujar Yasonna.

 

Yasonna juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro. “Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tambah Yasonna. (*Humas) 

 

 

 

 


Komentar (0)