Jakarta(11/02)- Saya berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat meraih 15 hingga 20 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dalam hal laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI , pencapaian itu bukan tak mungkin terwujud bila dengan keseriusan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan dalam acara entry meeting pemeriksaan BPK atas laporan Kemenkumham tahun 2020 di Jakarta.

Bulan September 2020 lalu, Kemenkumham yang dipimpin Yasonna Laoly mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan meraih opini WTP 10 kali berturut-turut. Opini tersebut terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada 2009, 2010, 2012, dan 2014 serta WTP murni pada 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hanya, opini WTP DPP sudah tidak diberlakukan lagi sejak 2015. Kemenkeu sendiri kemudian menetapkan opini WTP DPP yang sebelumnya diraih Kemenkumham juga termasuk WTP murni.

Rentetan penghargaan pengelolaan keuangan yang dilakukan Kemenkumham juga makin bertambah dengan penobatan sebagai Kementerian dengan kinerja anggaran 2019 Terbaik untuk kategori Kementerian/Lembaga Negara dengan pagu anggaran besar (di atas Rp 10 Triliun) pada April tahun lalu. Prestasi ini membuat Kemenkumham diganjar dengan apresiasi Rp 100 Miliar.

Menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, juga menyebut munculnya pandemi covid-19 di Indonesia pada bulan maret 2020 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran sebab pandemi mengharuskan mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid 19 pandemi Covid-19 , tetapi itu bukan alasan untuk optimal dalam membuat laporan keuangan.’’ "Kita harus ingat bahwa uang yang kita kelola ini adalah uang rakyat, sehingga sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk itu saya yakin ASN Kemenkumham sebagain Insan Pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diembannya sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, negara, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat," ucap Yasonna.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas serta Pelaksana di Kemenkumham baik secara langsung atau mealui aplikasi zoom. (Humas)

 


Komentar (0)