Jakarta (18/06) - Penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. “Selain amanah undang-undang tujuan survei juga untuk mengukur dan memetakan kualitas pelayanan publik di suatu kementerian dan lembaga,’’ jelas Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasiskan IPK dan IKM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

 

Utami juga menambahkan saat ini Balitbangkumham sedang melakukan pengembangan Aplikasi 3AS, dimana semua pertanyaan mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No 19 Tahun 2029 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Aplikasi 3AS saat ini di kembangan untuk mendukung Whistler Blowing System (WBS) dan juga untuk melakukan penilaian pegawai teladan,’’ terang Utami.

 

Selain menjelaskan tentang Aplikasi 3AS, Utami juga menyampaikan materi tentang kajian dan penelitian di wilayah serta menjelaskan kriteria pemenang kegiatan Obrolan Penelitian (OPini) di wilayah. (*Humas)

 

 

 


Komentar (0)