Jakarta (14/4) - Persidangan online tidak bisa dilaksanakan dalam seluruh proses dan jenis persidangan. Hal ini disampaikan Eko Noer Kristianto, peneliti Balitbangkumham dalam diskusi OPini hari ini. Menurut Eko, proses persidangan yang bisa dilakukan secara virtual antara lain pembacaan tuntutan atau putusan. Sementara, bagian pembuktian dan mendengarkan kesaksian sebaiknya tetap menggunakan cara konvensional.
Meskipun sidang online berdampak positif dalam hal penghematan anggaran, namun esensi peradilan untuk menemukan kebenaran tidak boleh dikorbankan. Eko menjelaskan seringkali hakim harus melihat langsung saksi atau terdakwa sebelum membuat putusan. “Pertemuan langsung bisa meningkatkan keyakinan hakim, ini yang tidak bisa dilakukan dalam sidang online,” jelas Eko.
Daniel Ronald, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, menambahkan bahwa sidang online tidak bisa dilakukan dalam semua jenis persidangan. Daniel mengambil contoh persidangan anak. Dalam persidangan anak, pendampingan harus dilakukan secara langsung tidak virtual. “Butuh komunikasi yang nyaman dan leluasa agar anak tidak merasa tertekan, ini tidak bisa didapat lewat sidang online,” jelas Daniel.
Persidangan online diatur dalam Perma No 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Eko menyampaikan bahwa meski peraturan ini disahkan di masa pandemi, namun persidangan online sebaiknya tetap dilanjutkan setelah pandemi usai. “Kita tidak boleh menolak kemajuan teknologi yang menguntungkan kita, tapi dengan catatan harus ada revisi KUHAP yang mengatur detail tata cara dan persyaratan sidang online,” jelas Eko.
OPini yang diselenggarakan bersama Kanwil Kemenkumham Riau ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Riau. Hadir juga sebagai narasumber, Bidkum Polresta Pekanbaru, Rudi Pardede yang menjelaskan kesesuaian persidangan online berdasar asas hukum Indonesia. OPini yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kemenkumham ini dihadiri lebih dari 400 peserta daring. (*Humas)
 


Komentar (0)