Jakarta (08/03) – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Balitbangkumham bekerja sama dengan FH UI akan mengadakan Konferensi Internasional Hukum dan HAM Kedua yang bertajuk “Restructuring Law dan Human Rights in New-Normal Society”. Seminar ini akan dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 3 Mei sampai 6 Mei 2021. Seminar ini terbuka bagi para akademisi dan mahasiswa dari semua Universitas di seluruh dunia.
Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, didampingi oleh Pimti Balitbangkumham hari ini bertemu dengan Menteri Kemenkumham, Yasonna Laoly, guna melaporkan perkembangan konferensi ilmiah yang akan diadakan di Kemenkumham bulan Mei mendatang. Konferensi ini akan dibagi menjadi 4 sub tema yaitu Hukum, HAM dan pembangunan; Hukum, Struktur dan Ekosistem Kesehatan; Keadilan dan Pengembangan Hukum; Hukum, Budaya dan Identitas.
Selain membahas perkembangan Konferensi Ilmiah, Utami juga menyampaikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangkumham yang sudah dilaksanakan sampai Maret ini. Beberapa diantaranya sosialisasi kajian hasil penelitian 2020 melalui diskusi daring OPini di setiap Kanwil, dan penelitian yang sudah dipresentasi awal proposal dengan menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi yang kompeten di bidangnya. (*humas)




kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)