Jakarta (17/03) – Pelayanan hukum merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Gautama Budi Arundhati, menyatakan bahwa dalam UU No 39 Tahun 1999 masyarakat berhak menggunakan segala upaya hukum nasional dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang dialaminya. “Dan hal itu dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional yang sudah diterima Indonesia oleh negara Republik Indonesia,” jelas Gautama.

 

Lebih lanjut, Gautama juga mengapresiasi upaya pemerintah melalui kemenkumham untuk melakukan revitalisasi Law and Human Right Centre, serta pelayanannya yang awalnya hanya tentang hukum menjadi mencakup tentang HAM. “Nantinya Law and Human Rights Centre akan menjadi ujung tombak bagi negara untuk mengatasi berbagai masalah tanpa memandang subyek maupun obyek masalahnya,” tambah Gautama.

 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, menyampaikan bahwa saat ini Biro Hukum Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan berbagai pelayanan publik. Beberapa diantaranya pelayanan sidang Isbath Nikah dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin. “Sidang Isbath Nikah adalah satu bentuk bantuan hukum untuk melindungi hak asasi perempuan. Sedangkan untuk bantuan hukum ini memang masih perlu ada koordinasi dengan kemenkumham, supaya tidak terjadi tumpang tindih bantuan hukum,” jelas Ridwan.

 

OPini yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diselenggarakan di 33 kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dibuka oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami. Selain menghadirkan dua narasumber di atas, kegiatan OPini ini juga menghadirkan dua narasumber lain Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahju Budijanto; dan Kepala Divisi Yankumham Kanwil Gorontalo, Roberia. (*humas)

 

 

 


Komentar (0)