Legal Expo 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dr. Bambang Rantam Sariwanto Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM didampingi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama membuka Acara Legal Expo 2016. Kegiatan Legal Expo diikuti oleh 11 Unit Utama eselon 1 di lingkungan Kemenkumham, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Pusat Pelaporan Analisia dan Transaksi Keuangan, Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Ikatan Notaris Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Peradi, UKI, UI, Univ. Jayabaya, UNDP, World Bank, Center for Detention Studies.
Semangat dan pesan yang terkandung dalam penyelenggaraan Legal Expo adalah kenyataan bahwa pembangunan hukum dan HAM tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenkumham. Perlu ada kerja sama dengan para pihak khususnya instintusi yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Sejalan dengan itu peran serta masyarakat juga menjadi penting sebagai energi yang potensial untuk mendorong percepatan pembangunan.
Kegiatan lain yaitu dialog interaktif dengan tema yang menarik. (25/10/2016)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)