Jakarta (30/03) - Sebagian besar lapas perempuan telah memahami perlunya perlakukan khusus bagi WBP Perempuan Hamil, Menyusui dan Anak Bawaan. Meski begitu, di tahap implementasi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Temuan ini dipresentasikan Peneliti Balitbangkumham, Yulianto, dalam diskusi daring OPini bersama Kanwil Sulawesi Tenggara.

Yulianto menemukan beberapa lapas masih menghadapi kesulitan di bidang sarana, prasarana dan SDM yang memadai. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa lapas belum memiliki ruang menyusui yang steril karena struktur bangunan cagar budaya tidak dapat dirombak. Selain itu, sebagian lapas tidak memiliki dokter, bidan, perawat dan konseling psikologi yang mampu memberikan layanan kesehatan bagi WBP perempuan. “Oleh karena itu, dalam rekomendasi untuk Ditjen Pemasyarakatan, kami sarankan untuk membuka rekruitmen tenaga kesehatan dan mengusulkan anggaran khusus bagi kelompok maternal,” jelasnya.

Yulianto menyarankan agar Ditjen Pemasyarakatan dapat menetapkan standar kelayanan hunian dan memprioritaskan bangunan layak anak. Lade Sirjon, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, menambahkan bahwa selain sarana-prasarana, harus ada SOP layanan khusus bagi WBP Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan. “SOP ini dibutuhkan untuk mengatur pola kerja SDM yang ada,” jelas Herman.

Linda Fatmawaty, JFT Perancang Muda Kanwil Sulbar, berpendapat bahwa seharusnya respon dilakukan dari hulu permasalahan. Perempuan yang ditahan tidak hanya mengorbankan kebebasannya sendiri, tapi juga meresikokan keselamatan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, harus dipikirkan sistem peradilan pidana yang lebih sensitif gender. Linda mengusulkan agar tersedia alternatif kebijakan penghukuman. Penahanan bagi terdakwa perempuan harus menjadi opsi terakhir jika tidak ada cara lain yang lebih layak. “Kalau memang harus ditahan, harus dilakukan dalam waktu paling singkat dan dimungkinkan pelepasan lebih awal,” jelasnya.

Sekretaris Balitbangkumham, Yayah Mariani, yang membuka acara ini mengapresiasi masukan dari narasumber. “Masukannya tajam, semoga bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan,” tegas Yayah. Kegiatan OPini yang diselenggarakan bersama Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara ini dihadiri 250 peserta via zoom.

 


Komentar (0)