Jakarta (18/03) - Meski berada di dalam lapas, hak khusus WBP perempuan yang hamil, menyusui dan membawa anak tetap harus dipenuhi. WBP perempuan mempunyai kodrat yang membuatnya memiliki hak-hak istimewa dibandingkan dengan WBP laki-laki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Balitbangkumham ditemukan beberapa tantangan yang harus direspon untuk memenuhi hak tersebut. Analis Kebijakan Balitbangkumham, Maria Lamria mengurai tantangan ini dalam diskusi daring OPini bersama Kanwil Kemenkumham Lampung.

Menurut Maria, WBP perempuan memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Sayangnya saat ini minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor pemicu kurannya pelayanan Kesehatan terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana wanita,” pesan Maria.

Maria menambahkan, minimnya dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak kesehatan WBP perempuan menjadi masalah klasik yang bisa diselesaikan dengan kerjasama dengan instansi lain. “Kalau misalnya di rutan atau lapas tidak ada tenaga kesehatan ahli bisa bekerjasama dengan instansi kesehatan di daerah yang ada di kota tersebut agar hak kesehatan WBP bisa terpenuhi,” terang Maria. Menurut Maria, kerjasama dengan pemerintah daerah sudah dilakukan oleh beberapa lapas, namun belum semuanya memberikan dampak yang signifikan.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Lampung, Maya Shafira mengusulkan solusi alternatif. Menurutnya, jika lapas masih kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan, dan sarana prasarana yang memadami, maka yang bisa diubah adalah hukumannya. “Barangkali penegak hukum bisa memberikan sanksi alternatif bagi terdakwa perempuan hamil, menyusui dan yang memiliki anak bawaan, daripada memberikan sanksi pidana,” jelasnya.

Kegiatan Opini dengan tema ‘’ Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui serta Anak Bawaan,’’ yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung juga menghadirkan narasumber lain yaitu Nelda Efrina, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Kementerian PPPA. Kegiatan ini dibuka langsung Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan kementerian Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta . Lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube.(Humas)


Komentar (0)