Jakarta – Dalam rangka mengimplementasikan arahan presiden Joko WidoBdo tentang Reformasi Birokrasi, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melaksanakan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah se Indonesia. Setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada bulan Oktober kemarin, pada hari ini dilaksanakan rapat Pleno Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memvalidasi hasil penilaian IRH yang telah dilakukan.

“Hasil penilaian terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menunjukkan instansi yang berkategori baik sejumlah 87 instansi dari 435 instansi, sedangkan 348 dari 435 instansi yang bernilai dibawah baik,” jelas Dr. Y. Ambeg Paramarta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, pada acara pleno hari Selasa (7/11).

 

Kegiatan pleno ini juga menghadirkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Asep Nana Mulyana; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Dr. Asep Kurnia; Direktur Jenderal HAM yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi.

 

Asep Kurnia mengatakan bahwa partisipan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masih belum maksimal. “Masih ada 31% Kementerian/Lembaga dan Pemda yang tidak ikut berpartisipasi, hal ini menjadi evaluasi bersama,” ujar Asep Kurnia.

 

Hal tersebut juga disetujui oleh Asep Nana Mulyana, ia mengatakan bahwa kemungkinan Kementerian/Lembaga tidak melakukan penilaian data dukung ada empat hal. “Yang pertama Pemenuhan data dukung IRH tidak akuntabel dan lengkap, kedua Pemenuhan data dukung hanya sekedar formalitas, yang ketiga tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian IRH K/L/Pemda, yang terakhir data dukung yang diunggah tidak sesuai dengan periode penilaian,” jelas Asep Nana Mulyana. (Humas)

 

 


Komentar (0)