Kepala Pusjianbang kebijakan, Asep Syarifudin melantik 2 pejabat fungsional Analis Kepegawaian yaitu Tri Oktober Sinaga dan Nadiah Assegaf pada kegiatan pagi ini.
Analis Kepegawaian merupakan salah satu jabatan fungsional dengan instansi pembina Badan Kepegawaian Negara. Pada rekruitmen CPNS 2018, pemerintah sengaja mengalokasikan jabatan fungsional dengan jumlah lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang fokus pada hasil.
Asep Syarifudin berharap para JFT analis kepegawaian yang dilantik bisa membantu Balitbangkumham dalam menjalankan pengembangan SDM serta pengembangan organisasi. "Jadi tidak hanya fokus pada tusi jabatan saja, tapi juga bisa membantu dalam pengembangan organisasi secara luas," pesannya. (Humas)



Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)