Jakarta (14/9) – Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu kementerian besar di Indonesia, memiliki peran untuk mendukung visi Indonesia Emas pada tahun 2045, yang salah satu pilarnya adalah Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unit Eselon I yang mendukung perwujudan Pembangunan Ekonomi berkelanjutan harus memiliki SDM yang berkualitas.

 

Kelompok Substansi Analis Meta Data mengadakan diskusi publik Naskah Pra Kebijakan “Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual”, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan kembali dari narasumber untuk penyempurnaan naskah pra kebijakan yang akan diserahkan kepada stakeholder. “Dalam menentukan kebutuhan jabaran fungsional Analis Kekayaan Intelektual, yang paling harus diperhatikan adalah pemerataan jumlah penerimaan pegawai, berapa banyak yang akan diterima dari jalur CPNS, dan berapa yang akan diterima dari jalur pendidik Politeknik Kemenkumham,” ujar Mohamad Fiqih Zainal, Konsultan di Statics Pro Infomega yang diundang sebagai narasumber dalam kegiatan ini. (*Humas)

 

 


Komentar (0)