Jakarta (20/9) – Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan diskusi publik mengenai bagaimana sepak bola mendapatkan pemainnya melalui proses pemberian kewarganegaraan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan amanat dari perintah yang ada pada Undang-Undang Dasar Pasal 26 ayat 1 dan 2.

Dalam hal ini Indonesia perlu penanganan serius dalam penyelenggarakan program naturalisasi. Jika program naturalisasi dijadikan pilihan pertama dalam olahraga yang ada di Indonesia maka bagaimana rasa nasionalisme yang ada pada diri atlit.

Jika ingin memperbaiki dunia olahraga yang ada di Indonesia, maka dilakukan dengan cara perketatan program naturalisasi karena memiliki dampak yang sangat jauh maka dari itu naturalisasi menjadi program pilihan terakhir. Hal ini mendorong Kementrian Hukum dan Ham memberikan regulasi sehingga dapat menjangkau dan menyentuh vederasi olahraga level kemenpora yang berkelanjutan.(*Humas)

 

 


Komentar (0)