Jakarta (14/07) – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, Andap Budhi Revianto membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tingkat kantor wilayah periode Semester I Tahun Anggaran 2021 secara daring pada rabu pagi ini. Acara pembukaan ini juga dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretaris Jenderal , Kepala Kantor wilayah dan sekretaris dari unit utama kemenkumham termasuk diantaranya Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I  berharap agar seluruh satuan kerja di Wilayah Kemenkumham dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga Kemenkumham dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diperoleh oleh Kementerian Hukum dan HAM berturut-turut dari tahun 2015. Selain itu Andap juga berpesan agar tidak menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai alasan dalam penurunan kinerja.’’ Kita tetap harus menjaga standarisasi laporan keuangan sebab ini adalah  bagian kelanjutan kita, jadikan laporan keuangan berkualitas, pertahankan laporan keuangan kita. Proses pembinaan yang telah dilaksanakan tetap dijalankan.. Terkait temuan-temuan BPK, kita harus berikan tindak lanjut yang terbaik,’’ Jelas Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.

Kegiatan rekonsiliasi ini diselenggarakan selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan 17 juli .Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.( Humas)

 


Komentar (0)