Pemenuhan Hak Ekonomi PRT dan Perempuan Kepala Keluarga di Era Pandemi

 

Jakarta (05/03) – Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat menarik, karena pembahasannya langsung tentang pemenuhan hak ekonomi perempuan kelompok marjinal. “Dalam penelitian ini sudah terarah kepada kelompok perempuan yang bekerja sebagai ART, karena di era pandemi saat ini banyak sekali yang di rumahkan, diharapkan melalui penelitian ini kita jadi tahu bagaimana intervensi pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi perempuan marjinal,” pesan Utami.

 

Peneliti Balitbangkumham, Okky Cahyo, menyatakan di era pandemi sebanyak 82% perempuan mengalami penurunan pendapatan, sedangkan laki-laki hanya 80%. Hal itu berdampak pada sisi psikiologis yang membuat perempuan mengalami stress berat, terutama bagi kelompok perempuan marjinal dan kelompok perempuan kepala keluarga. “Terutama untuk kelompok Pegawai Rumah Tangga (PRT) yang menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar akibat karantina dan kurangnya cakupan jaminan sosial yang efektif,” jelas Okky.

 

Sejalan dengan perkataan Okky, Dosen Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanto Eddyono, juga menganggap bahwa perempuan masih banyak menjadi target diskriminasi HAM. Hal itu terjadi karena ada perbedaan kondisi sosial yang beragam. “Hal itu berdampak tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi para perempuan, padahal jika hak-hak ekonomi tidak terpenuhi maka hak-hak yang lain juga ikut tidak terpenuhi,” ujar Sri.

 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pendukung bagi Ditjen HAM dalam rangka mendorong perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara khususnya pemenuhan hak ekonomi bagi perempuan marjinal di masa Covid 19. Selain itu Sri juga berharap penelitian ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh internal litbangkumham saja, tapi juga bagi para pihak lain agar bisa dipakai untuk pemenuhan hak ekonomi perempuan.

 

Kegiatan presentasi Proposal Penelitian ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu Prof. Hafid Abbas, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, Deputi Direktur Pengorganisasian Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Romlawati. Setelah selesai kegiatan tim peneliti akan melakukan revisi proposal sebelum akhirnya turun lapangan untuk melakukan penelitian. (*Humas)

 

 


Komentar (0)