Jakarta(14/12) -- Pemerintah berkomitmen melindungi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya secara berimbang. “Ini kewajiban pemerintah untuk melindungi secara berimbang, tidak ada satupun yang terabaikan,” tegas Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam Peringatan Hari HAM Sedunia hari ini.

Komitmen pemerintah telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) dan seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota telah menjalankan amanat RANHAM. Hal ini bisa dilihat dari laporan capaian kinerja pelaksanaan aksi HAM oleh K/L bulan delapan. Di akhir periode RANHAM generasi keempat, capaian kinerja pelaksanaan aksi HAM oleh K/L telah mencapai 92,86%, sedangkan Pemda mencapa angkai 85,88%.

“Kami optimis pada akhir tahun 2020 ini, yakni pada pelaporan bulan ke-12, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu melaporkan capaian pelaksanaan aksi HAM mencapai 100 persen,” ujar Yasonna.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan bahwa di tengah pandemi global Covid-19 . Indonesia tetap memperhatikan perlindungan HAM. “Bukan hanya kepada warga di dalam negeri tapi juga warga diluar negeri terutama buruh migran di negara yang terjangkit virus covid 19,” tegasnya. ( Humas)


Komentar (0)