Jakarta (20/12) Peneliti Balitbang Hukum dan HAM menyimak rekaman pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Selanjutnya, sesuai arahan Kepala Badan, peneliti dibagi ke dalam 30 kelompok untuk melaksanakan penelitian yang dibutuhkan 10 unit utama di Kemenkumham. Pembagian peneliti tidak berdasar pada pusat atau bidang tertentu namun berdasar pada pembagian topik yang berkaitan.
Peneliti Ahli Utama, Ahyar, mengusulkan agar penelitian melibatkan stakeholder terkait. “Hal ini penting untuk memudahkan penelitian karena mengikutsertakan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya,” tukas Ahyar.
Dalam pertemuan ini Yayah menambahkan agar perencanaan penelitian sudah diselesaikan bulan Desember agar Januari kegiatan dapat dipetakan dengan jelas. Yayah menekankan agar anggaran dapat disusun dengan tepat dan cermat mengingat pengendalian anggaran kini dilakukan lewat aplikasi.
(Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)