Jakarta (11/12) -- “Balitbang Hukum dan HAM berfungsi sebagai supporting unit di Kemenkumham. Sehingga, hasil penelitiannya harus ditujukan bagi pembentukan kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” tutur Asep Kurnia, Kepala Balitbang Hukum dan HAM. Himbauan ini disampaikan dalam Arahan Pimpinan untuk semua pegawai Balitbang Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Bagian Program dan Pelaporan.
Dalam pertemuan ini, Asep mengajak seluruh pegawai Balitbang Hukum dan HAM untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi lembaga. Salah satu isu yang dibahas soal kebermanfaatan riset Balitbang Hukum dan HAM. Asep mengusulkan agar penelitian berfokus pada kebutuhan internal kementerian. “Ke depan, penelitian harus berkaitan dengan kebutuhan unit kerja yang ada di Kemenkumham, jadi objek penerima manfaatnya jelas,” tegas Asep. Asep juga menggarisbawahi target pengembangan sumber daya peneliti Balitbang dalam tiga bidang yaitu kemampuan menulis, kemampuan analisis dan update perkembangan teori. (*Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)