Jakarta (04/08) - Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Balitbangkumham mendapat apresiasi dari BPKP. Balitbangkumham diharapkan menjadi role model penerapan SPIP sehingga bisa ditularkan ke unit-unit lain di Kemenkumham.
Balitbangkumham telah mencapai level 3 maturitas SPIP. Ini berarti pelaksanaan SPIP Balitbangkumham telah berjalan baik dan terdokumentasi. Hari ini, Balitbangkumham mengadakan Workshop SPIP agar capaian SPIP ke depan mencapai level 4. "Kalau bisa jangan cuma level 4, tapi level 5, harus optimum," tegas Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq, menyampaikan bahwa SPIP penting untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Selain itu, SPIP dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. "Kalau SPIP diterapkan dengan baik maka tidak mungkin terjadi fraud," jelas Iwan.
Workshop SPIP juga mengundang Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, H. Sumitro serta Inspektur Wilayah I Kemenkumham. (*Humas)
kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)