Jakarta(15/09)-'' Dalam rangka mengukur tingkat integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan survei integritas dalam bentuk Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). PMPI merupakan penilaian persepsi integritas organisasi yang secara mandiri dilakukan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian mandiri Persepsi Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penilaian persepsi integritas dilakukan dengan melakukan penilaian persepsi atas integritas organisasi dan/atau Aparatur Sipil Negara (ASN) unit eselon 1 dan/atau Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kemenkumham,’’ Jelas Peneliti Balitbang , Haryono dalam kegiatan diskusi Publik Pengkajian Optimalisasi Partisipasi Pegawai Dalam Penilaian Integritas Di Kementerian Hukum dan HAM

Haryono menjelaskan berdasarkan hasil penilaian dan persepsi pegawai terhadap 6 faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu kemauan, kemauan, kesempatan, status sosial, kegiatan program dan lingkungan sekitar .perlu adanya bberapa srategi untuk meningkatkan partisipasi pegawai dalam survei PMPI antara lain: mengintegrasikan pelaksanaan survei PMPI dan survei integritas Balitbang Hukum dan HAM.’’ Serta menjadikan indeks integritas sebagai target kinerja Unit Eselon I, kanwil dan UPT, peningkatan pengawasan dan monitoring pelaksanaan survei PMPI serta meningkatkan jumlah unit sampel dan responden survei PMPI,’’ pesan Haryono.

Kegiatan diskusi hari ini juga menghadirkan Erdi Nuhammad Fatwa sebagai narasumber dan Yayak Adijatmiko sebagai riviwer dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan . dan juga hadir bapak Wahyu Dewantara Susilo sebagai Narasumber dari KPK. Setelah diskusi hari ini peneliti Balitbangkumham akan kembali menyempurnakan hasil penelitian mereka sebelum dibuat policy brief dan diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)


Komentar (0)