Jakarta (28/04) – Antusiasme peserta OPini yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sangat besar. Sebanyak 1000 akun mengikuti kegiatan ini melalui Zoom dan 69 akun mengikuti melalui Youtube. Kegiatan OPini kali ini membahas bagaimana Implementasi Permenkumham No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perudang-Undangan melalui Jalur Mediasi.

Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Abdillah, menyampaikan bahwa saat harmonisasi raperda merupakan sebuah tantangan yang cukup berat bagi Biro Hukum DKI Jakarta, karena dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tidak membuat peraturan. “Karena semua peraturan yang bersifat mengatur dibuat di tingkat Provinsi saja, dan saat ini kita selalu dihadapkan pada peraturan yang belum mengakomodir DKI Jakarta yang bersifat khusus, sehingga harus mengharmonisasi sampai 5 layer peraturan yang sesuai dengan hierarki di dalam UU No. 12 Tahun 2011,” jelas Wahyu.

Mohammad Ryan Bakry, Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, menyatakan bahwa penyelesaian disharmonisasi sebaiknya bisa diselesaikan di kantor wilayah juga, jadi tidak hanya lewat pusat. “Saya setuju dengan penelitian Balitbangkumham, bahwa perlu adanya penguatan tugas Kanwil sebagai mediator untuk masalah disharmonisasi hukum daerah, jangan hanya semua bertumpu di pusat, karena jelas akan kewalahan,” jelas Ryan.

Kegiatan OPini kanwil kemenkumham DKI Jakarta ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diadakan 33 kanwil kemenkumham se Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan peneliti Balitbangkumham Yuliyanto sebagai narasumber. (*humas)

 

 

 


Komentar (0)