Jakarta (29/04) – Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Nurul Diana, menyatakan bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah perlu memperhatikan 4 tertib. Tertib Kewenangan, Tertib Prosedur, Tertib Substansi dan Tertib Implementasi. “Kami sangat memperhatikan 4 tertib ini dalam setiap pembuatan produk hukum, karena jika 4 tertib ini diperhatikan maka akan menghasilkan produk hukum yang ideal yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas dan mengurangi diharmonisasi,” jelas Nurul.

Dalam paparannya, Nurul juga menjelaskan, bahwa penting adanya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam hal pengharmonisasian peraturan daerah. “Untuk menghasilkan produk hukum yang baru, atau mencabut peraturan, atau merombak peraturan perlu adanya penelitian evaluasi khusus agar hasilnya sesuai. Untuk itu perlu kolaborasi bersama antara Kanwil dan Pemprov, karena kanwil memiliki sumber daya yang lebih kompeten dalam bidang penelitian,” tambah Nurul.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Dudi Warsudin, menyatakan bahwa Permenkumham No. 32 Tahun 2017 yang nantinya diganti dengan Permenkumham No. 2 Tahun 2019 merupakan respons dari pemerintah atas disharmonisasi yang terjadi di daerah. “Ini adalah salah satu bentuk keterlibatan pemerintah terhadap persoalan peraturan yang saling tumpang tindih, dengan adanya peraturan ini diharapkan mampu membuat produk-produk hukum yang implementatif bagi seluruh kalangan masyarakat,” jelas Dudi.

OPini yang digelar di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat ini merupakan rangkaian kegiatan OPini yang diadakan di 33 Kanwil Wilayah di seluruh Indonesia. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Balitbangkumham Sri Puguh Budi Utami. Selain dua narasumber di atas kegiatan ini jga menghadirkan Peneliti Balitbangkumham Yuliyanto sebagai narasumber ketiga. (*humas)

 

 

 


Komentar (0)