Jakarta (05/01) - Puslitbang Hukum hari ini membahas Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan penelitian dan pengkajian di wilayah. Juklak dan Juknis ini nantinya akan menjadi panduan tusi penelitian di seluruh Kantor Wilayah.
Tahun ini, Kantor Wilayah akan melaksanakan tiga kegiatan yang berkaitan dengan tusi Balitbangkumham. Pertama, penyusunan kajian terkait monitoring IPK/IKM. Kedua, kegiatan analisis kebijakan dan reporting dengan memanfaatkan SIPKUMHAM. Ketiga, sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah. Ketiganya ditujukan agar hasil penelitian dan pengkajian Balitbangkumham dapat dimanfaatkan hingga stakeholder di tingkat wilayah.
Dalam pelaksanaan ketiga kegiatan di atas, Kanwil Kemenkumham diminta untuk melibatkan pemangku kebijakan terkait, organisasi masyarakat sipil serta akademisi. Hal ini selaras dengan fungsi Balitbangkumham sebagai think tank yang mampu menjembatani pertukaran informasi antara pemerintah dan publik.
Selain Puslitbang Hukum, ketiga pusat yang lain juga sedang mematangkan konsep Juklak dan Juknis yang akan dibagikan pada seluruh Kantor Wilayah bulan ini.
kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)