Jakarta (16/06) - Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.’’Berdasarkan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah diagram yang menggambarkan hubungan keja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan,’’ jelas Sekretaris Balitbangkumham Yayah Mariani dalam kegiatan  Evaluasi Penyusunan Proses Bisnis Level 2 Balitbangkumham pagi ini.

 

Yayah juga menambahkan penyusunan peta proses bisnis mempunyai tujuan agar setiap instasi pemerintah mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak eksternal maupun internal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. ‘’Balitbangkumham telah menyusun dokumen peta proses bisnis level 2 yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Evaluasi atas proses bisnis yang telah di implementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang telah diharapkan,’’ terang Yayah.

 

Yayah juga mengharapkan ulasan dari para narasumber terkait hasil review atas proses bisnis level 2 yang telah disusun oleh Balitbangkumham yang nantinya akan menjadi dasar perbaikan pada tahun berikutnya. Kegiatan ini mengundang narasumber Ibu Yanthi Robin dan Bapak Nata Kristian Gultom  dari SPC Indonesia Konsultan serta diikuti pegawai di lingkungan Balitbangkumham baik secara tatap muka dan juga melalui daring.(*Humas)

 

 


Komentar (0)