‘’ Peran Aktif dan saling bersinerginya antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam bidang HKI merupakan kunci utama dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,’’ jelas Muhammad Tabrani Mutalib praktisi muda yang menjadi Narasumber dalam kegiatan Opini pagi ini.

Tabrani juga menyampaikan bahwa saat ini Penegakan Hukum HKI memiliki beberapa hambatan contohnya dalam penegakan lewat jalur perdata, kendala hukumnya dimulai dari permohonan ,penerbitan , sampai terlaksananya belum jelas karena ketiadaan petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung ( MA).’’ Bukan itu saja dalam penegakan pidana juga mengalami kendala akibat delik, dimana penyidik sering tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran HKI, karena kebanyakan rezim HKI selain hak cipta adalah delik aduan , bukan delik biasa yang tidak mensyaratkatkan laporan dari masyarakat,’’ terang Advokat muda ini.

Kegiatan Opini yang dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara ini merupakan rangkaian Opini yang diselenggarakan di 33 Kanwil Seluruh Indonesia secara daring. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham , Sri Puguh Budi Utami, dan menghadirkan Narasumber Nicken Sarwo Rini, Peneliti Balitbangkumham dan Mardia Ibrahim Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Khairun ( Humas)

 


Komentar (0)