Jakarta (16/11) – Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama dalam pembentukan Perundang-Undangan Derah, sangat penting. Sampai saat ini keterlibatan Kemenkumham lewat Kantor Wilayahnya dalam pengharmonisasian masih belum optimal, dikarenakan masih belum adanya peraturan pelaksana terkait Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Pagi ini, Balitbang Hukum dan HAM mengadakan diskusi publik Data Pendukungn Pertimbangan Akademis Penyusunan Regulasi (DP2APR) “Peraturan Presiden Tentang Peraturan Pelaksanaan Pasal 58 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliana Primawardani, mengatakan bahwa kendala lain yang dihadapi adalah adanya dualisme kewenangan pengharmonisasian akibat belum adanya perubahan peraturan pelaksana. “Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kendala lainnya juga masih belum adanya standar baku jangka waktu proses pengharmonisasian, hal tersebut perlu menjadi perhatian dalam perubahan peraturan perundangan,” jelas Yuliana.

Dalam diskusi ini juga menghadirkan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, M. Nur Solikhin, dan Wakil Ketua Pusat Studi Pancasil Universitas Pancasila sebagai narasumber. Para Peneliti akan kembali menyempurnakan hasil penelitian ini sebelum diserahkan kepada stakeholder terkait sebagai DP2APR. (*Humas)


Komentar (0)