Jakarta (11/02) –Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Derita Prapti Rahayu, menyampaikan bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya tetap memperhatikan kearifan lokal. “Seyogyanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat mentransformasi kearifan lokal yang ada di daerah, agar hukum yang berlaku bisa ditaati dengan penuh kesadaran, karena apa yang dilakukan masyarakat sehari-hari itulah hukum,” jelas Derita.

Maskupal Bakri, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung, menyampaikan Pemda dan Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung selalu berkoordinasi untuk memastikan peraturan yang dibuat merepresentasikan konteks lokal. “Selama ini kita selalu berkoordinasi dengan Kanwil melalui harmonisasi peraturan daerah, sehingga apa yang dibutuhkan daerah dapat diwujudkan dengan baik, karena masing- masing daerah punya kekhasan tersendiri sehingga semua peraturan tidak selalu harus disamakan antar daerah,” terang Maskupal.

Derita juga menyampaikan pentingnya hasil penelitian sebagai dasar aspek sosiologis bagi pembentukan atau penguatan peraturan yang sudah ada di daerah. “Hasil penelitian nanti tidak hanya dipresentasikan saja, tapi juga benar-benar menjadi pertimbangan bagi pemda dan kanwil kemenkumham dalam membuat peraturan dalam aspek sosiologi, di luar aspek yuridis,” tambah Derita.


Peneliti Balitbangkumham, Junaidi Abdillah, menyampaikan bahwa Kantor Wilayah juga harus mempersiapkan dukungan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses harmonisasi. Dukungan yang dimaksud termasuk SDM Perancang Perundang-Undangan, baik kuantitas perancang ataupun kompetensi perancang tersebut. (*humas)

 


Komentar (0)