Jakarta (05/11) - Seminar Kesehatan yang digagas Balitbangkumham memunculkan wacana penyeragaman mekanisme pencegahan dan penanganan Covid 19 di Kemenkumham. Dalam diskusi hari ini, para tenaga kesehatan (nakes) sepakat bahwa perlu disusun pedoman dan petunjuk teknis yang mengikat untuk mengatur kebijakan penanganan covid di seluruh UPT.

Dalam penanganan Covid-19 di unit pusat dan UPT, banyak tantangan yang dihadapi para nakes Kemenkumham. Salah satunya penanganan penularan Covid 19 di dalam Lapas. Terdapat kendala misalnya lapas yang overkapasitas tidak memungkinkan adanya jaga jarak. Selain itu, di beberapa tempat masih ditemui kebingungan jika terdapat WBP atau petugas lapas yang terdeteksi positif Covid 19.

Dr.dr. Erlina Burhan,M.Sc,Sp.P spesialis Paru di RSUP Persahabatan, merekomendasikan agar lapas dapat bekerjasama dengan Puskesmas atau rumah sakit terdekat. “Jadi jika ada WBP yang positif langsung isolasi di RS Pengayoman atau RS terdekat yang memungkinkan. Lalu ada rapid test massal yang baiknya bekerjasama dengan puskesmas sekitar,” sarannya.

Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa diskusi hari ini sangat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan di hari depan. “Materi narasumber dan sharing cerita para nakes membuat kita sadar ternyata ada banyak langkah strategis yang harus kita lakukan,” imbuhnya. Utami berharap hasil diskusi ini benar-benar dapat diwujudkan dalam langkah nyata.

Selain dr. Erlina hadir pula nakes Kemenkumham yang turut berbagi ilmu seperti dr. Hetty Widiastuti, dr. Verawati Sulaiman,MPH,Sp.MK, dr. Renny Widyastuti serta dr. Yulius N Sumarli, S.H.,MARS yang menjadi moderator dalam sesi dua. (*humas)


Komentar (0)