Jakarta (30/07) – Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan saat penetapan Pemenkumham Nomor 35 Tahun 2018 terdapat pemasalahan yang menjadi dasar pembentukan peraturan tersebut, salah satunya tentang Overcrowding Lembaga Pemasyarakat (Lapas). “Permenkumham ini dibuat sebagai bentuk penguatan tugas Pemasyarakatan di Lapas, namun sayang saat ini para pegawai Pemasyarakatan banyak yang belum mengerti karena juga masih ada tumpeng tindih pasal di dalamnya. Harapannya, melalui penelitian ini bisa memberikan masukan untuk memaksimalkan peran pemasyarakatan di Lapas,” jelas Utami.

Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliyanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan Lapas saat ini adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di UPT. “Karena itu kami memberikan rekomendasi kepada Dirjen Pemasyarakatan selain menyamakan persepsi terhadap revitalisasi dan pembuatan skala prioritas dalam pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan, juga perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana di UPT yang masih kurang sarana prasarananya,” ujar Yuliyanto.

Direktur Center of Detention, M. Ali Aranoval, mengatakan bahwa saat ini penyusunan rencana masih kurang, karena implementasi litmas masih belum diterapkan dengan maksimal. “Padahal hal ini penting untuk menentukan klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam penempatan awal, sehingga nanti tahu perlakuan yang harus dilakukan dan assessment yang akan diterapkan kepada para WBP. Selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan revitalisasi pemasyarakatan,” jelas Ali.

Dosen POLTEKIP sekaligus Pemerhati Pemasyarakatan, Dindin Sudirman, mengatakan bahwa pemasyarakatan seharusnya mengubah paradigma penghukuman menjadi paradigma restorifikasi, sehingga fungsi pemasyarakatan selain memberikan efek jera juga mengembalikan para WBP menjadi manusia yang seutuhnya. “Maksudnya adalah mereka bisa berubah perilakunya yang awalnya bertindak tidak baik, menjadi kembali seperti manusia pada fitrahnya, seorang yang berperilaku baik, itulah kenapa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) benar-benar harus memahami setiap pasal di Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 ini dan mengimplementasinya dengan sebaik-baiknya,” jelas Dindin.

Hasil diskusi hari ini akan menjadi masukan bagi penelitian Implementasi Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyrakatan untuk disempurnakan sebelum dibuat naras brief atau policy paper dan diserahkan kepada stakeholder terkait.(*Humas)

 


Komentar (0)