Jakarta(30/08)-’’ Saat ini belum terdapat sistem informasi hukuman disiplin ( hukdis) yang dapat dijadikan sebagai dasar bersama dalam melakukan proses penegakan hukuman disiplin di Kemenkumham sehingga menimbulkan perbedaaan data antara Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Cq Biro Kepegawaian. Aplikasi yang ada sekarang, seperti SIMPEG, SIMWAS, SISUMAKER dan media lainnya dalam penerapan hukdis oleh Kanwil dan UPT masih dipergunakan sebagai sarana alternatif,’’ Jelas Peneliti Balitbangkumham, Nizar Apriansyah dalam kegiatan diskusi publik rekomendasi kebijakan “ Pola Pembinaan dalam Penegakan Disiplin Pegawai ( Hukuman Disiplin Online) “ pagi ini.

Nizar juga menyampaikan bahwa saat ini belum ada aplikasi yang terintegrasi atau dapat digunakan bersamaan guna mendukung proses hukdis. Akibat belum terintegrasinya sistem hukdis di Kemenkumham timbul permasalahan diantaranya pihak Kanwil dan pihak UPT jarang mengirimkan/ melaporkan pelanggaran disiplin tingkat ringan dan pelanggaran disipilin tingkat sedang ke Inspektorat Jenderal. Dan juga Kanwil kesulitan memantau keberadan proses hukdis yang di tangani oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Kepegawaian.’’ Tidak ada aplikasi yang dapat melakukan proses hukdis dalam satu pintu, menimbulkan permasalahan pengiriman data berulang serta belum ada kepastian waktu penyelesaian proses hukdis meyebabkan objektivitas dalam pemeriksaan masih diragukan,’’ Jelas Peneliti Balitbangkumham.

Nizar juga menjelaskan berdasarkan penelitian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurai permasalahan hukdis di lingkungan Kemenkumaham, yaitu dengan mengintegrasikan semua aplikasi yang digunakan dalam proses penegakan hukdis. ‘’ Pengintegrasian tersebut tanpa menghilangkan fungsi masing-masing aplikasi dengan sistem data terpusat. SIMPEG sebagai data induk kepegawaian di Kemenkumham terintegrasi dengan fungsi administrasi yang ada di SISUMAKER dan Fungsi Proses hukdis yang ada di SIMWAS sehingga alur proses pemangilan sampai turunnya SK hukdis dapat terpantau dan base data hukdis di Kemenkumham akan terupdate/ auto record dan tidak perlu lagi mengupload. Dengan membukan jendela SIMPEG pada fitur Disiplin tersemat aplikasi SIMWAS dan SISUMAKER,’’ Pesan Nizar.

Dalam kegiatan ini, mengundang Bapak Jumitro Situmorang dari Badan Kepegawaian Negara RI sebagai narasumber. Setelah diskusi publik, tim peneliti akan melakukan penyempurnaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sebelum dibuat menjadi policy brief untuk diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)


Komentar (0)