Jakarta (30/12) – Pengintegrasian seluruh peneliti se Indonesia di bawah satu Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai badan penelitian di semua kementerian, termasuk Balitbang Hukum dan HAM. Berpindahnya 34 peneliti dari Balitbang Hukum dan HAM, membawa Balitbang Hukum dan HAM bertransformasi  menjadi Badan Strategi Kebijakan.

Hari ini, Balitbang Hukum dan HAM mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 terkait Pengalihan Jabatan Fungsional Peneliti dan Pemenuhan Formasi Kebutuhan Pengganti Para Peneliti yang Beralih ke BRIN. Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariani, mengatakan bahwa kegiatan hari ini penting agar para pegawai yang sebelumnya menjabat sebagai peneliti beralih fungsi menjadi analis kebijakan. “Saya harap, hari ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar apa-apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan untuk dapat membantu para pegawai agar dapat segera menjabat di jabatan fungsional barunya,” ujar Yayah.

Kegiatan ini menghadirkan Gugun Gundari, Kasub Penyusunan Rencana dan Penempatan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, sebagai narasumber. Acara ini diikuti oleh pegawai di Balitbang Hukum dan HAM yang terdiri dari para peneliti yang akan beralih fungsi menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, dan jabatan fungsional lainnya. (*Humas)


Komentar (0)