Jakarta (20/9) - Kepenulisan naskah prakebijakan yang diberikan kepada stakeholder haruslah memiliki struktur yang jelas, tanpa perlu adanya tambahan unsur yang mengaburkan hasil dari kajian yang telah dilakukan. Hal ini juga untuk mempermudah para stakeholder untuk membaca secara lebih ringkas sehingga mereka bisa mengetahui inti dari hasil kajian dan segera memproses kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan Rapat Pembahasan Naskah Hasil Analisis Kebijakan hari kedua yang diadakan oleh Balitbang Hukum dan HAM, bermaksud membantu para Jabatan Fungsional Analis Kebijakan untuk dapat membuat suatu naskah prakebijakan yang baik dan mudah dimengerti, diharapkan setelah diskusi hari ini, para Analis Kebijakan dapat menyusun naskah prakebijakan mereka dengan baik. (*Humas)

 

 


Komentar (0)