Jakarta (20/1) - Sebagai salah satu unit pendukung kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM memiliki tugas untuk melakukan Analisis dan Pengembangan di bidang Hukum dan HAM oleh karena itu pagi ini diadakan kegiatan Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan Analisis Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
"Tahun ini kita memiliki 33 Program Penyusunan (Progsun) Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, namun setelah kita kaji ulang ada 6 Progsun yang sudah kita laksanakan, jadi terdapat 27 progsun yang akan kita bagi berdasarkan jenis progsun, apakah nanti dikerjakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan, dan Pusat Pengelolaan Data dan Informasi untuk progsun yang berbasis IT," ujar Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi bersama antara Pimpinan tinggi bersama dengan para Tim Analis Kebijakan. (*Humas)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)