Jakarta (09/08) – Dewasa ini banyak kasus yang menunjukkan bahwa masih banyaknya peredaran narkoba yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas), hal itu tentu menjadi perhatian bagi para stakeholder terkait dalam upaya penanganannya. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Balitbang Hukum dan HAM Muhar Junef dalam Diskusi Publik Rekomendasi Kebijkana Pengendalian Peredaran Narkotika dalam Lapas/Rutan dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Pegawai. “Salah satu WBP yang menjadi narasumber kami mengatakan bahwa dia pernah menjadi pengedar narkotika dari dalam lapas, dengan metode pembeli membayar terlebih dahulu, kemudian dia akan mengirimkan paket tersebut kepada pembeli,” ujar Muhar.

 

Dalam paparannya, Muhar juga mengatakan bahwa kejadian ini perlu mendapat perhatian khusus karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa karena bisa merusak satu generasi, karena itu pengendalian peredaran narkoba menjadi sangat penting. “Untuk itu penting melakukan tindakan preventif dalam mencegah peredaran narkotika, terutama di lingkungan lapas. Tindakan ini bisa dilakukan dalam dua model yaitu penindakan dan penanganan dengan model terapi rehabilitasi,” tambah Muhar.

 

Pemerhati Pemasyarakatan, Leopold Sudaryono, mengatakan bahwa saat ini pengendalian peredaran narkotika saat ini semakin banyak tantangannya, karena itu perlu adanya penelitian yang benar-benar yang sesuai dengan akar permasalahannya. “Kita tidak bisa memungkiri bahwa penyumbang terbesar yang menyebabkan over crowded di lapas adalah sebagai pengguna dan pengedar narkotika, dan hal itu menyebabkan banyak sekali pelanggaran terjadi karena minimnya pengawasan dari petugas karena perbandingan petugas dan WBP yang terlalu jauh. Karena itu perlu adanya penguatan dalam aspek restorative bagi setiap aspek yang terlibat seperti kepolisian, kejaksaan, Lapas dan lain-lainnya,” jelas Leopold.

 

Selain itu Pakar Hukum Pidana Indonesia, Suparji Achmad, juga mengatakan bahwa dalam penanganan pengedaran narkoba ini perlu adanya sinergi untuk dalam hal pencegahan dan penanganan, sehingga apa yang direkomendasikan dari penelitian yang dilakukan Balitbang Hukum dan HAM bisa diterapkan. “Tapi penelitian ini harus inovatif, harus benar-benar dapat diterapkan tidak hanya sekedar repetitif saja, tapi rekomendasinya benar-benar bisa diterapkan dan menjadi solusi bagi permasalahan yang diteliti,” jelas Suparji.

 

Hasil diskusi hari ini akan digunakan sebagai penyempurnaan penelitian yang sudah dilakukan, setelah disempurnakan hasil rekomendasi akan dijadikan policy brief dan diserahkan kepada stakeholder terkait sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan atau tindak lanjut. (*Humas)

 

 

 


Komentar (0)