Jakarta (08/12) - Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting, meminta Balitbangkumham untuk melakukan riset seputar pelayanan paspor. Menurut Jhoni, isu penerbitan paspor dan usulan perpanjangan masa berlaku paspor merupakan tantangan yang harus dijawab lewat penelitian. Peneliti diminta mengkaji dari berbagai aspek terkait usulan perpanjangan masa berlaku paspor dari yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun.
Selain isu seputar paspor, Dirjen Imigrasi juga mengapresiasi usulan penelitian Balitbangkumham terkait perubahan data paspor warga negara saat di luar negeri. Menurutnya permasalahan ini merupakan masalah klasik di Ditjen Imigrasi yang harus segera diselesaikan. Permasalahan ini terjadi sebagian besar akibat manipulasi yang dilakukan para biro jasa pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) “Mereka sering itu memalsukan data, umur dan nama agar diijinkan berangkat, sampai sana baru minta ganti data,” jelasnya. Hal ini akhirnya menimbulkan kekacauan data saat proses perpanjangan paspor.
Menurut Jhoni Ginting, Balitbangkumham perlu bekerjasama dengan stakeholder atau kementerian lain untuk melakukan penelitian tersebut. Hal ini mengingat persoalan data paspor TKI berkaitan erat dengan K/L lainnya. (*Humas)





Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)