Jakarta (02/09) – Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan The Asia Foundation melalui program MAJu menghasilkan suatu inovasi aplikasi SIPKUMHAM yang kini digunakan oleh seluruh jajaran Kemenkumham. Aplikasi ini memudahkan Kemenkumham melalui setiap Kanwil untuk mengawal isu Hukum, HAM dan Pelayanan Publik di seluruh wilayah Indonesia. Siang ini, The Asia Foundation mengadakan Formal Closing Ceremony sebagai simbol selesainya program yang telah dilaksanakan selama 5 tahun ini.

Program MAJu yang diadakan oleh The Asia Foundation, program eMpowering Access to Justice menurut Utami merupakan program yang sangat baik, yang tentunya harus didukung tidak hanya satu pihak, tapi juga oleh semua pihak yang terlibat. “Bagi kelompok marjinal yang ruang sipil-nya dibatasi akibat stigma dan diskriminasi, kerja sama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam rangka memperluas kebebasan dan akses mereka terhadap hak konstitusional, adalah hal yang krusial,” jelas Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid.

Utami juga menyampaikan tentang betapa Kemenkumham merasakan manfaat dari program ini lewat aplikasi SIPKUMHAM yang baru saja mendapatkan penghargaan TOP Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021. “Tahun ini SIPKUMHAM memperoleh predikat terpuji dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam inovasi pelayanan publik. Dukungan USAID MAJu mengembangkan SIPKUMHAM dengan aplikasi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) telah memungkinkan kami mendapatkan data secara cepat dan real time terkait isu hukum, HAM serta pelayanan publik,” tambah Utami

Dalam Kegiatan Formal Closing Ceremony ini, Ketua The Asia Foundation, Renata Arianintyas, juga menyampaikan laporan semua pencapaian The Asia Foundation selama tahun 2016 – 2021. “Ada 16.715 lebih yang menerima langsung bantuan hukum, dan memberi dampak kepada lebih dari 240.000 orang yang terdiri dari masyarakat kelompok marginal yaitu masyarakat agama minoritas, perempuan, kelompok marginal dan kelompok penderita HIV/AIDS di seluruh wilayah Indonesia yang berhadapan hukum. Saat ini masih ada satu program yaitu kolaborasi antara Kemenkumham dengan Kementerian Pedesaan (Kemendes) dan bekerja sama dengan paralegal dalam membuat panduan Desa Damai Berkeadilan yang dapat memberikan akses bantuan hukum dengan mudah dan terjangkau di semua desa di Indonesia,” jelas Renata.

Direktur USAID, Ryan Washburn, mengatakan bahwa USAID sangat senang membantu Indonesia dalam memenuhi setiap hak Hukum dan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Ketika hak satu kelompok dilanggar, hak semua orang juga turut dirugikan. Pemerintah AS gembira telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperluas akses keadilan dan menurunkan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat marjinal untuk mengakses bantuan dan perwakilan hukum. Inisiatif ini mendukung tujuan kita bersama untuk mencapai keadilan bagi semua orang di Indonesia yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental,” jelas Ryan.

Dalam kegiatan Formal Closing Ceremony ini juga dilakukan serah terima secara resmi aplikasi SIPKUMHAM dari USAID Indonesia kepada Balitbangkumham secara daring. Acara ini selain dihadiri oleh Kepala Balitbangkumham juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemenkumham, perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya serta LBH dan mitra yang terlibat dalam program MAJu ini (*Humas)

 

 

 


Komentar (0)