Jakarta (20/02) - Kanwil Kemenkumham diminta untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi penelitian. “Sinergi dengan stakeholder di daerah penting untuk mencari pemecahan masalah,” pesan Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami.
Sinergi dan kolaborasi juga harus terjalin antara Kanwil Kemenkumham dengan peneliti di pusat. Menurut Utami, Kanwil memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan penyampaian hasil penelitian. Hal ini dikarenakan mayoritas permasalahan hukum banyak berasal dari daerah. Lewat kolaborasi penelitian satu tahun ke depan diharapkan Balitbangkumham dapat menjadi think tank yang dapat diandalkan Kemenkumham.
Sinergi pelaksanaan fungsi penelitian diawali dengan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penelitian di Kanwil yang dilaksanakan secara daring hari ini. Dalam sosialisasi ini pejabat tinggi Balitbangkumham menjelaskan empat tugas yang harus dilakukan kanwil. Keempat tugas tersebut yaitu pelaksanaan kajian di bidang hukum dan HAM, penyusunan kajian evaluasi survei IPK/IKM, penyusunan analisis kebijakan berdasarkan SIPKUMHAM serta pelaksanaan sosialisasi penelitian melalui OPini. (*Humas)
.jpeg)

.jpeg)
kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)