Jakarta (22/09) – “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan untuk mengendalikan anggaran dan menghindari resiko, para peneliti Balitbangkumham telah melakukan penelitian dengan menghasilkan kesimpulan bahwa Kemenkumham sudah melakukan SPIP sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008, meskipun masih terdapat beberapa kendala, harapannya dengan evaluasi dan rekomendasi dari teman-teman peneliti dapat menjadikan maturitas SPIP bisa menjadi optimum,” jelas Sri Puguh Budi Utami, Kepala Balitbangkumham dalam acara diskusi publik Rekomendasi Kebijakan Kajian Evaluasi Maturitas SPIP dan Manajemen Resiko (Indikator Red Flag) dalam Rangka Peningkatan Level Optimum Maturiras SPIP pagi ini.

Dalam paparannya, Peneliti Balitbangkumham, Hakki Fajriando, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh beberapa kanwil adalah masih kurangnya pemahaman para petugas terhadap SOP SPIP. “Hal itu menyebabkan kurang update nya dokumentasi dan hasil evaluasi secara berkala, sehingga mempengaruhi penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Kemenkumham. Karena itu, perlu adanya peran stakeholder seperti Inspektur Jenderal dan Sekretariat Jenderal, memfasilitasi pengembangan berbagai aplikasi demi mendukung penerapan SPIP yang terotomatisasi,” jelas Hakki.

Kegiatan diskusi pagi ini juga mengundang Koordinator Pengawasan Bidang Penegakan Hukum BPKP, Didi Wahyudi, sebagai narasumber. Setelah diskusi ini tim peneliti akan menyempurnakan rekomendasi kebijakan sebelum diserahkan kepada stakeholder terkait. (*Humas)


Komentar (0)