Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Merupakan Pedoman Kementerian, Lembaga dan Daerah KL/D Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Asset Negara, dan

Jakarta (02/11) – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, hal tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap Kementerian, Lembaga dan Daerah (KL/D) untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan efisien.

Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa level maturitas di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM sudah mencapai level 4,056, meski demikian, ia berharap agar levelnya bisa meningkat sampai Optimum. “Saya yakin, teman-teman semua adalah orang-orang yang memiliki potensial, kita manfaatkan diskusi pagi ini, dan pengisian SPIP selama 5 hari ke depan harapannya Balitbang Hukum dan HAM dapat menjadi percontohan,” Ujar Utami.

Dalam kegiatan Entry Meeting ini menghadirkan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal, H. Ahmad Rifai, dan tim sebagai narasumber dan diikuti oleh Pimti Pratama Balitbang Hukum dan HAM serta para pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM baik secara langsung maupun daring. (*Humas)