Jakarta (02/11) – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, hal tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap Kementerian, Lembaga dan Daerah (KL/D) untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan efisien.
Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa level maturitas di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM sudah mencapai level 4,056, meski demikian, ia berharap agar levelnya bisa meningkat sampai Optimum. “Saya yakin, teman-teman semua adalah orang-orang yang memiliki potensial, kita manfaatkan diskusi pagi ini, dan pengisian SPIP selama 5 hari ke depan harapannya Balitbang Hukum dan HAM dapat menjadi percontohan,” Ujar Utami.
Dalam kegiatan Entry Meeting ini menghadirkan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal, H. Ahmad Rifai, dan tim sebagai narasumber dan diikuti oleh Pimti Pratama Balitbang Hukum dan HAM serta para pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM baik secara langsung maupun daring. (*Humas)


perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)