Jakarta(29/01)- Sistem peradilan online di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh KUHAP dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu tentang peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang biasa disebut sebagai asas constante justitie. Sistem peradilan online yang sudah berjalan dianggap menjawab kebutuhan apparat penegak hukum di era digitalisasi, bukan sekedar di masa pandemic. “Sehingga jika pandemi covid-19 nanti berakhir maka peradilan online wajib untuk tetap dikembangkan,” jelas Peneliti Madya Balitbangkumham, Eko Noer Kristiyanto dalam kegiatan OPini pagi ini.

Eko menjelaskan beberapa manfaat sidang online seperti mempermudah pemeriksaan saksi/ahli yang kesulitan datang langsung ke persidangan karena terkendala jarak. Dengan adanya sidang online, APH dapat memangkas waktu dan lebih menghemat biaya persidangan. Meski begitu, Eko menekankan agar APH dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses persidangan tidak terganggu hal-hal teknis. “Jangan hanya memikirkan hemat dan efisien saja, yang lebih penting apakah substansi persidangan bisa tercapai atau tidak,” pesan Eko.

Eko menyatakan berdasarkan penelitian banyak terjadi gangguan sinyal serta suara yang tidak terdengar sehingga mengganggu proses persidangan online. “Kendala ini harus bisa cepat diatasi karena esensi hukum pidana adalah mencari kebenaran hakiki artinya semua keterangan harus jelas dan bisa dipahami ,” pesan Eko.

Pendapat ini diamini oleh Dr. Fahri Bachmid, akademisi dari Universitas Muslim Indonesia. Menurutnya, semua orang menginginkan persidangan yang bebas dari kendala teknis, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan bentuk keadilan otentik. “Karena itu apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih,” tegas Fahri.

Kegiatan Opini dengan tema "Evaluasi Terhadap Sidang Online di Rumah Tahanan Negara" yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat juga menghadirkan narasumber lain yaitu Budiansyah yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju . Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat , Faisal Ali. Lebih dari 450 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube.(Humas)


Komentar (0)