Jakarta (31/03) - Persoalan kewarganegaraan bukan sekedar tentang status seseorang tapi tentang perlindungan HAM individu tersebut. Dosen STIH Sumpah Pemuda Palembang, Firman Busroh, menyampaikan bahwa permasalahan status kewarganegaraan biasanya dialami oleh keluarga dari pernikahan campuran. “Jika seorang anak tidak memiliki status kewarganegaraan, perlindungan HAM terhadap anak ini juga tidak kuat,” jelas Firman. 

Peneliti Balitbangkumham, Muhaimin menyebutkan bahwa kendala pengurusan status kewarganegaraan anak dari hasil pernikahan campuran sering diakibatkan karena orangtua tidak memahami prosedurnya. Prosedur pengurusan status kewarganegaraan harus disosialisasikan secara genjar di media sosial. Hal ini disampaikan Muhaimin dalam OPini bersama Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan hari ini. Setelah mengikuti beberapa diskusi OPini, Muhaimin mendapati bahwa banyak keluarga pernikahan campuran yang belum mengetahui prosedur ini. “Waktu OPini beberapa waktu lalu, ada peserta yang punya masalah kewarganegaraan menceritakan soal kurangnya info soal ini, itu jadi evaluasi buat kita,” jelasnya.

Sahlan Syamsu dari Dinas Dukcapil Sumatera Selatan, mengatakan bahwa sosialisasi dan fasilitasi sudah dilakukan kepada warga yang datang ke kantor untuk berkonsultasi. Selain itu, Dinas Dukcapil juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk mencegah kehilangan kewarganegaraan bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. 

Selain terkait publikasi informasi, Muhaimin juga menyoroti sistem data keimigrasian yang belum terintegrasi.Menurut Muhaimin perlu ada sinergi antara  Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) dengan sistem lain yang terkait seperti Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Portal Peduli WNI. Integrasi ini penting agar tercapai keterpaduan data dan proses administrasi lebih sederhana. “Selain sistem yang terintegrasi, perlu ada badan khusus yang menangani sistem tersebut,” jelasnya.

Kegiatan OPini hari ini terselenggara berkat kerjasama Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan dan Tribun Sumatera Selatan. OPini yang disiarkan lewat zoom, youtube dan facebook ini diikuti lebih dari 700 peserta daring. (*Humas)

 

 


Komentar (0)