Jakarta (05/04) - Hasil Survei Balitbangkumham menunjukkan bahwa Indeks Layanan Bantuan Hukum Litigasi Kanwil Maluku Utara mendapatkan nilai 4,07 atau Sangat Baik. Sama dengan mayoritas wilayah lainnya, salah satu indikator yang masih harus ditingkatkan adalah soal informasi. Menurut Peneliti Balitbangkumham, Oki Wahju, berharap Kanwil dapat makin gencar mensosialisasikan layanan hukum tersebut.

Bahtiar Husni, Ketua Yayasan LBH Maluku Utara, menambahkan bahwa seringkali kurangnya akses informasi membuat kelompok rentan tidak dapat menerima layanan bantuan hukum. Akhirnya, bantuan hukum yang diberikan tidak tepat sasaran. Selain itu, jumlah anggaran yang terbatas membuat jumlah penerima layanan menjadi makin terbatas. 

Balitbangkumham menyelenggarakan survei elektronik layanan bantuan hukum agar terdapat bahan evaluasi perbaikan layanan. Survei Layanan Bantuan Hukum diselenggarakan secara elektronik di seluruh Kanwil sehingga hasilnya dapat diketahui secara realtime. Survei ini diharapkan dapat memacu persaingan positif antar pemberi layanan bantuan hukum untuk meningkatkan kinerja pelayanan. 

Hasil survei Balitbangkumham dipublikasikan dalam kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) "Kualitas Layanan Bantuan Hukum" bersama Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Selain Bahtiar, hadir pula Sudaryanto, Akademisi Fakultas Hukum Unkhair sebagai narasumber. (*Humas)

 

 


Komentar (0)