Jakarta (27/1) - Dalam perjalanan waktu, modernisasi menuntut semua lini menggunakan teknologi, bahkan dalam kegiatan pemerintahan pun teknologi menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kegiatan pemilihan tim kelompok kerja (pokja) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM.
"Pemilihan Tim dengan menggunakan survei merupakan salah satu inovasi baru yang dilakukan di Balitbang Hukum dan HAM, dan hal ini merupakan kesempatan yang baik, karena pemilihan dilakukan secara terbuka dan transparan oleh seluruh pegawai di lingkungan Balitbang Hukum dan HAM," ujar Ade Mulyana, Konsultan TI dalam giat Sosialisasi Survei Pemilihan Ketua dan Anggota Pokja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas siang ini.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan Sosialisasi Rencana Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. (*Humas)
.png)
Laporan Tahunan, perpustakaan, wbbm, kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)