Jakarta (09/02)- Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan terdapat kebutuhan hukum di masyarakat yaitu perubahan ketatanegaran yang perlu diatur di dalam Undang-Undang Grasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Kebutuhan hukum yang dimaksud didasarkan pada kasus Baiq Nuril berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknum, dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila. Dalam kasus itu, Baiq Nuril diputus bersalah oleh Mahkamah Agung sehingga harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Itu banyak mendapat kritik yang menilai putusan tidak mencerminkan keadilan bagi Baiq Nuril. Kritik juga terjadi karena penerapan UU ITE dalam kasus ini juga dinilai tidak tepat karena sebenarnya Nuril adalah korban kekerasan seksual yang berupaya melindungi diri dari atasannya,’’ jelas Utami saat memberi sambutan dalam kegiatan OPini di Kanwil Kemenkumham Jatim.

Analis Kebijakan Ahli Madya Balitbangkumham, Bapak Sujatmiko yang jadi narasumber kedua juga ikut menambahkan bahwa kasus Baiq Nuril kemudian menjadi perdebatan bagi kalangan ahli hukum. Timbul pertanyaan, solusi hukum yang tepat untuk menjamin rasa keadilan dan sebagai wujud perlindungan negara kepada warga negara; apakah dengan pemberian grasi atau dengan pemberian amnesti.'' Grasi mensyaratkan minimal hukuman terdakwa dua tahun, mendapat persetujuan dari DPR, dan diajukan oleh terpidana. Sementara Nuril hanya diancam penjara enam bulan. Pada akhirnya Presiden Joko Widodo, dalam rangka memberikan keadilan kepada Baiq Nuril memutuskan untuk memberikan amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019.,'' jelas Sujatmiko.

Sementara itu narasumber kedua, Bapak Sutarno yang merupakan Hakim pengadilan Negeri Surabaya menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.'' Pada prinsipnya Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki presiden dan pemerintah. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara umum mempertimbangkan kondisi-kondisi nonhukum, misalnya persoalan politik, sosial, kemanusian dan lain sebagainya. Masing-masing dari kewenangan tersebut diatur melalui peraturan hukum tertentu.'' jelasnya sutarno.

Sementara itu narasumber terakhir, Bapak Taufik Rachman yang merupakan Dosen Unair menyampaikan bahwa pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (GAAR) merupakan kebijakan politik Presiden yang bersifat esktra yudisial demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sejalan dengan spirit UUD 1945. Akan tetapi, peruntukkannya harus sesuai dengan rambu-rambu konstitusi dan tetap dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.'' Dalam konteks penegakkan hukum, penggunaan hak prerogatif GAAR masih menjadi polemik hukum, lantaran UU lex specialis yang baru tersedia hanya UU Grasi yakni UU No.22 Tahun 2002 junto UU Grasi No.5 Tahun 2010,'' jelas Taufik

Kegiatan OPini Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan tema Urgensi Pembentukan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi dibuka dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Bapak Wisnu Nugroho Dewanto dan diikuti oleh 650 lebih peserta dari seluruh indonesia secara daring dan dari latar belakang masyarakat berbeda-beda. (*Humas)

 

 


Komentar (0)