Jakarta (22/03) - Kerumitan birokrasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah masih menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan UMKM di sektor wisata. Omnibus Law Cipta Kerja yang terbit pada 2020 lalu diterbitkan salah satunya untuk menyasar permasalahan ini. Dalam diskusi OPini pagi ini, Wakil Rektor I Universitas Muhamadiyah Mataram , Dr. Syafril, menyampaikan bahwa UU Omnibuslaw Cipta Kerja akan mempermudah UMKM dan investor dalam mendapatkan ijin usaha.

Meski begitu, Syafril memberi catatan bahwa jika tidak diimplementasikan dengan benar, peraturan ini dapat membuat UMKM lokal tersisih dan kalah bersaing. “Dengan peraturan ini semua mudah dalam mendapatkan ijin berusaha, tapi jangan sampai karena kalah modal dan manejemen keuangan, UMKM lokal jadi tersisih,” ujar Syafril. Untuk itu Syafril menyarankan, jika suatu daerah ingin meningkatkan daya saing pelaku usaha di daerah wisata, perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM.

Analis Pelindungan Hak Sipil dan HAM, Amin Salasa, sepakat bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja memberi peluang bagi UMKM untuk bangkit lagi setelah pandemi. Amin juga mengamini pendapat Syafril bahwa untuk mampu bersaing, perlu ada intervensi dari pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat resiliensi UMKM. Amin Salasa merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan Kemenkumham untuk merespon hal tersebut. Salah satunya menyarankan Ditjen AHU untuk mempertimbangkan pembebasan biaya permohonan status badan hukum perseroan perseorangan.

Kegiatan Opini dengan tema ‘ Desain Pengaturan Omnibuslaw Ciptakerja, Transformasi Sosial dan Ketahanan Pelaku UMK Pada Industri Pariwisata di Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika" yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham NTB juga menghadirkan narasumber lain yaitu Gita Ariadi yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB , Haris Sukamto. Lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ini baik melalui aplikasi zoom maupun youtube. (*Humas)

 

 


Komentar (0)