Jakarta (19/01) - Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward O.S. Hiariej menilai bahwa penelitian adalah ujung tombak suatu organisasi. Oleh karena itu, hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Pernyataan ini disampaikan Prof. Eddy, begitu sapaan beliau, dalam kunjungannya pagi ini ke Balitbangkumham.
Prof. Eddy menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus selalu diawali dengan penelitian yang baik pula. “Penelitian dilakukan agar kita bisa melihat sebab dan akibat suatu kebijakan, sehingga kita bisa menimbang apakah kebijakan atau peraturan tersebut bijak untuk dikeluarkan,” jelasnya. Prof. Eddy optimis jika seluruh kebijakan didasarkan pada riset, maka Kemenkumham dapat lebih baik dan lebih maju.
Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengucapkan terimakasih atas perhatian Prof. Eddy terhadap fungsi penelitian di Kemenkumham. Utami berharap Prof. Eddy dapat membimbing pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangkumham sebagai think tank sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal. (*Humas)
_2.png)
_2.png)
_1.png)
kanwil kemenkumham bangka belitung, Literasi, Kanwil Sumut, Ditjen Imigrasi, covid19, Kanwil Kemenkumham Kepri, iphi, hak disabilitas, narkotika, pemasyarakatan, BNN, iBang, EUREKA, Kanwil Kemenkumham Jateng, kanwil sulsel, kanim jaksel, Laporan, BPK, balitbangkes, humas_setkab, humas, humas, KANWIL NTT, Kanwil Gorontalo, Kanwil Kalbar, Kanwil Jabar, Kabupaten Kota Peduli HAM, Maklumat Pelayanan, kanwil dki jakarta, Hak Pelayanan, NTT, Kanwil Bali, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Hak Perempuan dan Anak, Diseminasi HAM, Diseminasi HAM, rapat koordinasi, datamaskumham, WBK/WBBM, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, kajian ham, Kanwil Kemenkumham NTT, Kajian Hukum, Hari Nasional, Halal Bi Halal, Manajemen Riset, Sisumaker, Sosialisasi, Sosialisasi, Upacara, JFT Pembimbing Kemasayrakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, PK Bapas, Ditjen Pas, PK, Laporan Kajian, Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Semarang, kdrt, anak, kdrt, anak, pengarsipan, Kanwil, Kanwil, Tunas Integritas, Keuangan, Kepegawaian, Kebijakan, Balitbangkumham, Pusbangdatin, Pusjianbang, Puslitbang HAM, Puslitbang Hukum, Sekretariat, Kementerian, Indonesia, HAM, Hukum,
Komentar (0)